Tag: SK Bodong

Nasib 10 aparatur sipil negara (ASN) yang memegang 10 surat keputusan (SK) mutasi palsu akan ditentukan akhir bulan Oktober ini.

Ombudsman RI Perwakilan Bali telah menurunkan tim ke Badung untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Ada dua kemungkinan yang bisa menjerat pemalsu SK mutasi tersebut. Pertama, pidana umum terkait pemalsuan tanda tangan. Kedua, pidana khusus kalau ada gratifikasi.

Pihak yang dipanggil belum memenuhi panggilan polisi, karena masih menjalani pemeriksaan di Inspektorat Pemkab Badung.

Sanksi bagi penerima SK mutasi palsu menunggu keputusan bupati. Terhitung hari ini, Selasa (19/9), pemilik SK mutasi palsu diharuskan kembali ke instansi lama.

Total ada 10 SK mutasi yang diduga palsu. Penelusuran BKPSDM dilakukan pada SK mutasi selama 2017.

Inspektorat Pemkab Badung memeriksa sejumlah PNS terkait selain penerima SK mutasi palsu.

Ada satu SK bodong lagi dengan Nomor 4333/03/HK/2017, mutasi dari Kantor Kecamatan Mengwi ke Dinas Sosial. Ke depan, pembuatan SK akan menggunakan barcode.

Oknum yang bertanggungjawab membuat surat keputusan (SK) mutasi palsu alias bodong masih ditelusuri.

Polda Bali perintahkan Polres Badung melakukan penyelidikan terbitnya lima Surat Keputusan (SK) mutasi pegawai bodong di Pemkab Badung. 

Korban RK dikabarkan setor Rp 45 juta kepada seseorang bernama pak Dewa untuk dapatkan SK pegawai kontrak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan, I Made Yasa, mengimbau para korban Surat Keputusan (SK) Pegawai Kontrak bodong (palsu) agar melapor ke polisi.

Selain jadi tersangka pembuat SK Pegawai Kontrak bodong alias palsu, Dewa Made Adnyana alias Dewa Jokowi, 46, mantan PNS Pemkab Tabanan yang baru saja dipecat,

Pelaku mengelabui anggotanya dengan dua kali mentransfer uang ke rekening korban agar dianggap mendapat gaji. 

Polres Tabanan didesak gerak cepat menangkap pelaku SK bodong untuk berikan efek jera. 

Setelah enam bulan menjabat, Wakil Bupati Tabanan IKG Sanjaya akan menggelar mutasi di BKD dan Disdikpora.

Versi BKD Tabanan jumlah pegawai kontrak sebanyak 1.339 sedangkan data di Disdikpora sebanyak 1.344.

Komisi I berikan dua solusi yakni membawa kasus dugaan pemalsuan tanda tangan ke polisi dan berikan kesempatan pemegang dua SK bodong itu melamar ulang sesuai prosedur. 

Suwardiana menginginkan 150 SK pegawai kontrak di tahun 2016 dibatalkan untuk dikaji ulang setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Surat pemanggilan dari Polda Bali itu terkait SK bodong pengangkatan dua pejabat eselon II di Pemkot Denpasar.